Kemarin (28/01/10), sebuah aksi demonstrasi besar di depan Istana Merdeka. Pelaksananya, ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi demokrasi, sehubungan dengan 100 hari masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, mereka ingin menggugah pernyataan pemerintah yang telah berulang kali menyatakan, hampir semua dari 15 program kerja prioritas yang telah dicanangkan Presiden SBY pada tanggal 5 November 2009 lalu, telah berhasil dilakukan.
Mahasiswa menilai, keberhasilan yang dimaksudkan pemerintah tersebut, belum sampai pada tahap finalisasi hasil kerja, yang manfaat dan efektifitas pelaksanaannya, baru sebatas catatan laporan kerja, karena belum menghadirkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan perbaikan kemampuan ekonomi (daya beli) masyarakat.
Eforia yang telah dipublikasikan, nampaknya hanya ingin membangun imajinasi positif dalam benak pikiran masyarakat atas kepemimpinan Presiden SBY.
Padahal hingga kini, pencapaian besar yang digembar-gemborkan sebagai sebuah keberhasilan itu, belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hasil kerjanya.
Sebuah program kerja yang diadakan untuk kepentingan / kemajuan masyarakat, selayaknya mempunyai periodisasi waktu tidak sebentar dalam pemberlakuannya, mengingat luasnya wilayah negara kita, dan perlu dilakukannya tindakan sosialisasi untuk memperkenalkannya kepada masyarakat.
Akan tetapi tindakan sosialisasi tidak dilakukan dengan maksimal. Hal ini diakui pula oleh salah seorang menteri yang menjadi narasumber dalam acara dialog di stasiun televisi swasta, semalam.
Menteri tersebut menyatakan, upaya sosialisasi terbentur oleh maraknya pemberitaan kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen yang menempatkan mantan Ketua KPK, Antashari Azhar sebagai terdakwa, dan pemberitaan tentang sidang-sidang Pansus Hak Angket DPR RI atas kasus Bank Century.
Tentu saja, ini adalah sebuah kelalaian karena memaparkan isi dari 15 program kerja prioritas dan program-program kerja pemerintah lainnya kepada masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah. Masyarakat berhak untuk mengetahuinya.
Oleh sebab itu, perlu dipertanyakan apakah dasar dari penetapan tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja prioritas yang telah dipublikasikan pemerintah pada pertengahan bulan Januari 2010 ini.
Nampaknya, tujuan mempublikasikan "kesuksesan" sebelum genap 100 hari masa kerja tersebut, selain untuk menarik perhatian dan rasa simpatik masyarakat, juga untuk mengalihkan perhatian dari maraknya pemberitaan soal kasus Bank Century yang sedang dicermati Panitia Khusus Hak Angket DPR RI.
Dalam khasanah kehidupan berdemokrasi, aksi demonstrasi yang akan digelar mahasiswa besok, sebaiknya kita terjemahkan sebagai tindakan mengingatkan pemerintahan Presiden SBY untuk tidak membangun opini publik dengan menghadirkan upaya-upaya terukur yang sesungguhnya hanya ingin memberi kesan baik semata.
Saat ini, tingkat pemahaman masyarakat atas etos kerja para politisi kita, sudah semakin baik. Penilaian masyarakat dapat langsung di diungkapkan apabila memang tidak sesuai kenyataan.
Adanya pola pemikiran yang hanya ingin memberikan kesan baik, dapat langsung diuji tingkat kebenarannya karena sebuah skenario besar, pasti memiliki titik kelemahan.
Contohnya, bisa di lihat dari pengungkapan skandal yang melibatkan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang tidak bisa menahan "hasrat laki-lakinya" pada saat bertemu dengan pegawai magang di kantor Kepresidenan White House, Monica Lewinsky.
Berbagai bantahan yang disampaikan oleh staff White House dan dari Bill Clinton sendiri, pada akhirnya tak bisa lagi ditutup-tutupi karena adanya fakta (setelah dilakukan investigasi) serta sejumlah kesaksian.
Pengumuman tentang keberhasilan pelaksanaan 15 program kerja prioritas dari Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, memang bukan skandal. Oleh sebab itu, proses investigasi tidak dibutuhkan, selama pemerintah kita masih mempunyai hati nurani serta mau berkata jujur.
Tahu atau tidak tahu apa saja isi dari 15 program kerja prioritas Kabinet Indonesia Bersatu, namun seluruh bangsa Indonesia sangat menginginkan pemerintah yang dipilihnya melalui kegiatan pemilu, bisa menunjukkan hasil kerja nyata yang bisa dirasakan seluruh masyarakat.
Pemerintah memang terlihat kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat untuk bisa melihat serta mendapatkan akses dengan mudah untuk mengetahui apa saja program-program kerja pemerintah yang sedang dan akan dilaksanakan, karena pemerintah sendiri tidak mencoba aktif mempublikasikan hal-hal penting yang sudah serta akan dijalani.
Wajar saja kiranya kalau beragam aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, hanya berisikan kekecewaan dan himbauan moril supaya pemerintah lebih aktif bekerja, yang pelaksanaannya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Seluruh elemen pemerintah seharusnya sadar serta selalu mengingat, keberadaan mereka di kursi pemerintahan saat ini, bukan hanya karena kemampuan dan kepintaran mereka semata, namun lebih dari pada itu, karena adanya sejumlah besar suara dukungan masyarakat yang memilih mereka dalam pemilu.
Apabila ingin meminjam kata-kata yang sering kali dinyatakan oleh anggota Fraksi-Partai Demokrat DPR RI, Ruhut Poltak Sitompul, maka pemerintah seharusnya mengingat kalau "suara rakyat itu adalah suara tuhan" yang sepatutnya didengarkan dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah.
Oleh sebab itu, tidak layak kiranya kalau mereka menutup diri, memberi kesan menjaga jarak dengan membuat pernyataan-pernyataan yang seakan-akan ingin menyatakan kalau mereka merasa "alergi" dengan suara-suara yang mengkritisi gaya serta cara mereka bekerja sebagai seorang pemimpin.
Masyarakat butuh hasil dan karya nyata dari segenap program kerja yang telah dicanangkan pemerintah, yang pelaksanaan serta manfaatnya, bisa segera membawa arus perubahan besar bagi kemajuan hidup banyak komponen masyarakat, bukan sekedar catatan laporan keberhasilan diatas kertas.
Harga-harga berbagai barang kebutuhan pokok masih tinggi. Padahal, kemampuan daya beli masyarakat masih belum berubah semenjak program-program kerja itu telah dicanangkan pemerintah, bahkan sejak pelantikan pasangan Presiden-Wakil Presiden dilakukan.
Demikian pula dengan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan penduduk. Masih banyak hal yang perlu diurus dan diperbaiki dari kualitas hidup masyarakat kita.
Oleh sebab itu, aksi demonstrasi hari ini diadakan, yaitu untuk mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi rakyat yang dipimpinnya. Rakyat menegur pemimpinnya agar mereka tidak lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Jadi, pemerintah tidak perlu khawatir dan menghadirkan pola pemikiran negatif atas aksi demonstrasi mahasiswa yang diadakan besar-besaran hari ini.
Berbagai program kerja yang dihadirkan pemerintah, selayaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Pemerintah jangan terlena oleh kekuasaan, sebab kekuasaan yang ada di tangan mereka, adalah amanah agar mereka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Saat kita memilih demokrasi, rakyat menginginkan pemimpin yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mewujudkan itu dalam realitas. Tipe pemimpin seperti inilah yang diperlukan sekarang."
- Anies Baswedan -
.SARLEN JULFREE MANURUNG
No comments:
Post a Comment